Kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan fondasi utama bagi daya saing sebuah negara di era global. Di Indonesia, saat menilik tingkat pendidikan karyawan, sebuah realita menarik namun sekaligus menantang muncul: dominasi lulusan Sekolah Dasar (SD) dalam angkatan kerja. Fenomena ini memiliki implikasi signifikan terhadap produktivitas nasional dan kemampuan Indonesia bersaing di pasar global.
Menurut data terbaru dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2025, sekitar 35,89 persen dari total penduduk bekerja di Indonesia adalah mereka yang berpendidikan SD ke bawah. Angka ini, meskipun mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya, tetap menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga kerja Indonesia belum dibekali dengan pendidikan formal yang memadai. Kondisi ini menjadi isu krusial saat kita menilik tingkat pendidikan tenaga kerja yang ada.
Dominasi lulusan SD ini memiliki beberapa dampak serius pada daya saing Indonesia:
- Produktivitas Rendah: Pekerja dengan tingkat pendidikan rendah cenderung memiliki keterampilan terbatas, baik hard skills maupun soft skills. Hal ini membatasi kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan teknologi baru dan metode kerja yang lebih efisien, sehingga berdampak langsung pada rendahnya produktivitas di berbagai sektor.
- Daya Tawar Terbatas: Di pasar kerja yang semakin kompetitif, pekerja dengan pendidikan dasar seringkali memiliki daya tawar yang rendah. Mereka cenderung mengisi posisi di sektor informal atau pekerjaan yang minim keterampilan, yang seringkali menawarkan upah yang tidak sepadan dengan kebutuhan hidup layak.
- Hambatan Inovasi: Inovasi sering kali lahir dari individu yang memiliki kemampuan analisis, berpikir kritis, dan kreativitas tinggi, yang umumnya diasah melalui pendidikan yang lebih tinggi. Jika mayoritas angkatan kerja memiliki pendidikan dasar, potensi inovasi di tingkat perusahaan dan nasional bisa terhambat.
- Kesenjangan Keterampilan (Skill Mismatch): Industri modern membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan spesifik, terutama di bidang teknologi, digital, dan kejuruan. Adanya kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki pekerja (lulusan SD) dan kebutuhan pasar kerja menciptakan mismatch yang menghambat pertumbuhan ekonomi.
Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan menilik tingkat pendidikan secara komprehensif dan merumuskan kebijakan yang tepat. Pemerintah, melalui Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Pendidikan, terus berupaya meningkatkan kualitas angkatan kerja. Program-program seperti pelatihan vokasi, reskilling, dan upskilling bagi pekerja yang sudah ada menjadi sangat penting. Selain itu, peningkatan akses dan mutu pendidikan formal hingga jenjang yang lebih tinggi juga harus menjadi prioritas nasional. Dengan begitu, Indonesia dapat secara bertahap mentransformasi angkatan kerjanya menjadi lebih berkualitas, produktif, dan berdaya saing di pasar global.